Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah DIY Triwulan IV 2024: Digitalisasi Ekonomi sebagai Penggerak Pertumbuhan
Yogyakarta, 23 Januari 2025 – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan IV tahun 2024 di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan IV ini mengusung tema “Membangun Digitalisasi Ekonomi DIY untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan dihadiri oleh berbagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY.
Dalam paparannya, Kepala Bappeda DIY memaparkan capaian ekonomi makro DIY yang mencatat pertumbuhan 5,05% (YoY) pada Triwulan III 2024. Tingkat kemiskinan turun menjadi 10,4% pada September 2024, sementara rasio gini mengalami penurunan dari 0,435 menjadi 0,428, menunjukkan penurunan ketimpangan ekonomi. Namun, sejumlah indikator pembangunan masih membutuhkan perhatian lebih untuk tahun 2025.
Tema digitalisasi menjadi sorotan utama dalam Rakordal ini. Menurut data, 90,18% rumah tangga di DIY telah mengakses internet, sementara 82,58% masyarakat memiliki telepon seluler. Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta, Prof. Dr. M. Suyanto, MM, menyoroti potensi ekonomi kreatif DIY, termasuk pengembangan film animasi yang mengangkat cerita lokal, seperti "Ajisaka" yang mampu bersaing di pasar global.
CEO PT Privy Identitas Digital, Marshall Pribadi, menambahkan bahwa pengembangan ekonomi digital DIY dapat dipercepat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan digital bagi UMKM serta peningkatan infrastruktur internet di daerah terpencil. Kolaborasi antara pemerintah, startup, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem digital di Yogyakarta.
Pada Triwulan IV 2024, Pemda DIY mencatatkan realisasi kinerja program/kegiatan dengan kategori ”Sangat Baik” dengan skor 92,93%. Namun, beberapa deviasi pada realisasi keuangan dan fisik masih terjadi akibat sisa lelang dan kendala Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Pemda DIY juga menerima apresiasi atas pengelolaan pengadaan barang/jasa dengan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 91,14. Gubernur DIY dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Gubernur DIY, Raden Mas Wijoseno Hario Bimo, menyampaikan harapannya agar penghargaan ini menjadi motivasi untuk mempercepat implementasi digitalisasi, termasuk transaksi pemerintah non-tunai dan optimalisasi penerimaan pajak digital.
Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian meliputi pemerataan investasi untuk mengurangi ketimpangan wilayah, penguatan infrastruktur digital, dan pengelolaan pengaduan publik. Gubernur DIY juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mencapai target kinerja, terutama di tengah keterbatasan fiskal tahun 2025.
Rapat ini ditutup dengan penyerahan sertifikat penghargaan Desa Antikorupsi 2024 kepada empat kalurahan percontohan di DIY serta Rapor Kinerja Triwulan IV 2024 kepada OPD terpilih. Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat menjadi katalisator bagi pembangunan DIY yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penulis: Septia Safitri, Mutiara Tirta Salsabila
